Pelayanan
BPJS oleh Rumah Sakit Pemerintah
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kerap menuai
kritikan dari berbagai pihak terkait pelayanan dan keterlambatan pembayaran,
hingga menimbulkan tumpukan utang. Dilansir dari Kontan, pada akhir tahun
2017 BPJS tercatat memiliki hutang mencapai Rp 1 triliun kepada rumah sakit
badan layanan umum pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Nila
F Moeloek.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan M
Iqbal Anas Ma’ruf tidak bersedia menyebutkan besaran nominal dari beban yang
dimiliki BPJS terhadap berbagai pihak saat ini. Selain itu, pasien yang
mengakses layanan kesehatan melalui BPJS juga beberapa kali mengaku kecewa atas
berbagai bentuk pelayanan yang didapatkan. Kekecawaan itu misalnya karena
lamanya menunggu giliran mendapat kamar, perbedaan pelayanan yang didapatkan
pasien BPJS, keterbatasan jenis obat yang disediakan, atau proses administrasi
pasien yang memakan waktu.
Kenaikan iuran program yang diusung pemerintahan Joko Widodo ini
pun mendapatkan respons dari berbagai kalangan. Masyarakat membahas mengenai
semakin mahalnya iuran program kesehatan pemerintah ini. Bahkan, di Twitter
muncul tagar BPJS atau BPJS yang masuk dalam daftar terpopuler di Indonesia
saking banyaknya orang yang mengetwit masalah kenaikan iuran bulanan. Pantauan
Kompas.com, meskipun tak seluruhnya mempermasalahkan kenaikan iuran, sebagian
besar merasa keberatan dan terbebani dengan adanya kenaikan iuran yang
dicanangkan oleh pemerintah ini. Terlebih, keikutsertaan program JKN berlaku
untuk seluruh anggota dalam satu kartu keluarga (KK)
Citizen
Jurnalistik
Respon
masyarakat terhadap pelayanan BPJS di RS Ujung Berung
1. Rasyid
Pengalaman saya menggunakan BPJS kesehatan secara umum baik karena
meng-cover banyak sekali, termasuk yang paling besar untuk operasi ayah
saya. Seharusnya biaya normalnya ratusan juta rupiah, tapi menjadi nol.
Keluarga kami cukup mengeluarkan biaya di luar biaya operasi seperti
penginapan. Kekurangan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan ada, tapi masih
dalam tahap wajar seperti proses antri dan menunggu yang cukup lama
dibandingkan ketika melakukan pembayaran.
2. Hadi
Saya menggunakan BPJS Kesehatan untuk bapak saya. Sakitnya diabetes
tapi juga merembet ke yang lainnya, yaitu gangguan ginjal dan gangguan batu
saluran empedu. Karena tingkat keparahannya, maka bapak saya dirujuk ke rumah
sakit di kota lain.
Pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit rujukan tersebut
mudah. Karena sudah darurat, langsung diterima dan dilakukan tindakan. Setelah
itu saya melakukan pengurusan administrasi. Mudah, tidak berbelit-belit. Kalau
tanpa di-cover BPJS, waktu itu biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 27
juta.
Kekurangannya yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya, ternyata
dokter yang terkenal tidak mau dengan pasien BPJS, beda dengan dahulu ketika
masih ASKES. Namun tetap kami menggunakan BPJS. Untuk penderita penyakit kronis
seperti ayah saya, tentu sangat terbantu.
